Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Luwu Utara, Senin (15/07/2024) sore.
Kunjungan yang diterima langsung oleh Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani itu dalam rangka evaluasi manfaat Bendung dan Jaringan Irigasi Baliase.
“Kami sangat menyambut baik kehadiran tim dari Kementerian PUPR dalam rangka evaluasi menfaat bendung dan jaringan irigasi Baliase. Sebagaimna kita ketahui bahwa Program Strategis Nasional ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2015 di Kabupaten Luwu Utara dan alhamdulillah sampai saat ini kegiatan masih tetap berjalan,” ucap Indah pada pertemuan yang juga dihadiri Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ).
Bupati perempuan pertama di Sulsel ini berharap bendung dan jaringan irigasi selesai fisiknya 100% sehingga kemudian dapat dipastikan kebermanfaatannya bagi masyarakat.
“Kita berharap ini segera rampung. Akhir 2023 kemarin kita sudah Running Test (uji pengaliran), meskipun sifatnya baru uji pengaliran namun masyarakat sangat senang sebab kita ketahui beberapa wilayah pertanian di daerah tersebut masih menggunakan air bor. Olehnya itu banyak masyarakat petani kita melakukan persuratan melalui pemerintah desa dan kecamatan agar aliran irigasi bisa dapat segera dibuka dan mengaliri persawahan mereka,” pinta Indah.
Indah juga meyakinkan kepada tim evaluasi bahwa meskipun masih dalam proses penuntasan, masyarakat tidak akan mengalihfungsikan lahan pertanian mereka.
“Di Luwu utara ada perda tentang perlindungan lahan pertanian, termasuk di dalamnya ada aturan untuk lahan potensi agar tidak di-alihfungsikan. Dengan demikian bisa optimal pemanfaatan jaringan irigasi bendung baliase,” ucapnya.
“Sekali lagi kami berharap sebagaimana telah direncanakan, bendung Baliase ini akan mengaliri 18.928 Ha. Sebab yang paling penting dari sebuah pembangunan adalah kebermanfaatannya,” pungkas Indah.
Pada kesempatan itu Indah juga menginstruksikan Dinas PUTRKP2 dan Dinas Pertanian agar menyiapkan data yang dibutuhkan BPIW dalam rangka evaluasi PSN tersebut.
Sementara itu Reza Tiar Kusuma selaku Ketua Tim Akuntabilitas Kinerja PUPR dari Balai Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengatakan kegiatan ini
diharapkan memastikan ketepatan survei lapangan dalam rangka evaluasi manfaat, dimana hasil evaluasinya benar-benar menjawab pertanyaan mengenai efektivitas pembangunan infrastruktur PUPR dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
“Pada evaluasi ini kita akan mengunjungi lokasi infrastruktur fisiknya serta dilakukan pula penelusuran lokasi yang mendapatkan manfaat, sehingga Informasi yang didapat lebih detail," jelas Reza. (Zv/Rn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar