Bidik-News.Com JAKARTA
Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru) Komisi V DPR RI menggelar rapat degar pendapat dengan Kementerian Perhubungan, PUPR, Basarnas dan BMKG dan kepolisian. Rabu (01/12/2021)
Jelang libur Nataru mulai tanggal 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022 pemerintah akan mengeluarkan beberapa kebijakan, untuk mengantisiasipasi lonjakan kasus Covid-19 gelombang ke tiga, yang nantinya akan diputuskan Senin mendatang bersama DPR dan pihak terkait lainya.
Komisi V DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Perhubungan, PUPR, Basarnas dan BMKG dan kepolisian. Dalam RDP tersebut Anggota Komisi V Muhammad Fauzi menekankan beberapa hal terkait apa yang harus dilakukan kementerian dan pihak terkait elang Nataru ini.
Fauzi menyampaikan, khusus untuk pencegahan Covid-19, kebinakan pemerintah tentang pembàtasan dan pengetatan persyarata perjalanan, penerapan PPKM Level 3 atau 4 dan bahkan larangan perjalanan tetap harus memprihatinkan pergerakan ekonomi masyarakat.
"Kita belajar dari pengalaman tahun lalu, karna itu perlu pembatasan mobilisasi masyarakat pada masa natàl dan tahun baru kali ini, agar apa yang kita khawatirkan bisa diantisipasi. Tapi yang tak kalah pentinngnya adalah setiap kebijakan yang diputusakan harus selalu memperhatikan pergerakan ekonomi masyarakat kita," kata Muhammad Fauzi.
" Sekarang ini masyarakat sedang berusaha memulihkan perekonomiannya, jangan sampai kebijkan yang diputuskan nantinya justru menghambat pemulihan itu. Jadi sangat penting memperhatikan pergerakan ekonomi masyarakat," ambung anggota Fraksi GolkarDPR RI itu.
Pria yang akrab disapa Abang Fauzi itu menambahakan, pengendalian yang akan dilakukan pemerintah mulai dari penguna kendaraan perorangan, angkutan umum, baik udara, kereta api, kapal laut, angkutan penyebrangan, jalan tol, jalan non tol, hingga kawasan pariwisata.
"Pemerintah nantinya juga akan diperketat syarat perjalanan mulai harus ada kartu vaksi, rapid test atau antigen satu kali 24 jam,mengunakan aplikasi pedulilindungi, surat keterangan RT atau RW atau pos PPK yang dilengkapi stiker dan ditempel di kaca mobilbagian depan" jelas Fauzi.
Selain itu, Fauzi juga mengingatkan fasilitas tanggap darurat juga harus siap, mengingat libur Nataru kali ini dalam kondisi cuaca yang tak menentu dan beberapa waktu terakhir sering terjadi musibah banjir dan tanah longsor.
" Misalnya di dapil saya Sulsel III, di wilayah Toraja disana mayoritas ummat kristiani. Setiap tahun masyarakat disana ramai memperingati hari Natal begitupun saat menyambut malam tahun baru, karena disana banyak spot wisata. Nah akses kesana itu sering sekali terjadi longsor, diwilayah Enrekang juga itu ada jembatan yang rusak" jelas suami Bupati Luwu Utara IndahPutri Indriani itu.
"Jadi perlu masyarakat berhati hati. Oleh karna itu BMKG dan basarnas sebagai badan penunjang juga harus memaksimalkan perannya.
Selanjutnya kordinasi dengan pihak lain juga harus ditingkatkan terutama kepolisian dan TNI," tutup Fauzi. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar